oleh

Tujuh Fraksi Sepakat Ranperda LKPj Disahkan

MAMASA – Tujuh dari delapan fraksi yang ada di DPRD Mamasa menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD tahun 2019 disahkan menjadi Peratuaran Daerah (Perda). Pengesahan ini dilakukan dalam paripurna dewan, Rabu 22 Juli.

Hanya satu fraksi yakni Golkar tak menghadiri paripurna tersebut. Tak satupun anggota Fraksi Golkar hadir dalam pengesahan Ranperda tersebut. Walaupun demikian Ranperda ini tetap disahkan karena tujuh fraksi lainnya menyepakatinya.

Pengesahan ini diawali dengan pandangan akhir fraksi atas penyerahan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019. Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Mamasa David Bambalayuk. Dua pimpinan dewan lainnya yakni Ketua DPRD Orsan Soleman B dan Wakil Ketua II Juan Gayang Pongtiku tak hadir.

David Bambalayuk menyampaikan dari delapan fraksi, hanay Golkar yang tak hadir. Tujuh fraksi lainnya sepakat Ranperda LKPJ Bupati Mamasa tahun 2019 disahkan.

Juru bicara Fraksi Nasdem Abram menyampaikan fraksinya menyetujui dan menerima atas LKPJ tahun 2019. Namun tetap memberikan catatan agar pemerintah daerah memaksimalkan anggaran yang ada untuk digunakan membantu masyarakat dimasa pandemi Covid-19.

Sementara, juru bicara Fraksi Gabungan Indonesia Raya Reskianto Taula’bi Kia menerima Ranperda LKPj untuk disahkan sesuai mekanisme dewan yang berlaku. Namun dikemudian hari terdapat temuan yang terimplikasi hukum terhadap realisasi dana tahun 2019.

“Maka atas nama fraksi Gabungan Persatuan Pembangunan Indonesja Raya tidak bertanggung jawab atas realisasi dana tersebut,” terang Reskianto Taula’bi Kia.

Selain itu Ia juga mengkritiki pemda karena alasan permohonannya terhadap dokumen publik tidak diindahkan. Sementara menurutnya, berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 320 dan PP 12 tahun 2019 Pasal 194, Ranperda pertanggungjawaban APBD Tahun 2019 harus dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa BPK. Dalam hal ini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK.

Padahal sebelumnya, kata dia Fraksi Gabungan Persatuan Pembangunan Indonesja Raya, telah meminta dokumen LHP atas LKPD Tahun anggatran 2019 dan LHP kinerja tahun 2019.

“Tapi sampai saat ini, dokumen hard copy Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 dan LHP belum ada didapatkan. Bahkan kita minta berkali-kali tidak diberikan. Jabatan saya selaku anggota dewan punya hak untuk mengakses data tersebut,” ujarnya.

Untuk, pihaknya berpendapat untuk apa dilakukan pembahasan, sementara apa yang akan di bahas tidak tersedia. “Namun karena yang menolak hanya saya dalam fraksi maka tak berpengaruh,” tambahnya.

Bupati Mamasa Ramlan Badawi menyampaikan pihaknya menghargai dan mendegar langsung bebrapa pandangan fraksi.

“Kami juga sudah mencatat dan bakal menindaklanjuti hal tersebut,” terangnya.

Ramlan mengaku LHK dari BPK RI merupakan internal eksekutif dan legislatif.

“Itu sudah tidak ada masalah, dan saya susah sampaikam pada pimpinan dewan agar hal itu dibuka dan disampaikan saja,” terangnya.

Apalagi dokumen tersebut bukanlah sebuah rahasia. “Yang terpenting dewan tahu, dan pemda juga mengetahui. Bagaimana cara agar memperbaiki diri dan itu intinya,” tandasnya. (r4/mkb)

Loading...

Komentar