oleh

Terhambat Pembebasan Lahan dan Korona

MAMUJU – Pembangunan transmisi listrik diperhadapkan pada kondisi pandemi. Tersendat. Belum lagi masalah lahan yang sering jadi sandungan kegiatan penyambungan.

Sejauh ini, beberapa titik di wilayah Sulbar belum dikerjakan lantaran warga menolak harga pembebasan lahan yang ditetapkan.

Membuat PLN Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Sulawesi Barat (PLN UPP Kitring Sulbar) tak bisa menggenjot pembangunan sebanyak 528 tower bertegangan P 150 kilo Volt (kV) sepanjang 363 kilometer sirkuit (KMS), Mamuju-Pasangkayu.

Manager PLN UPP Kitring Sulbar, Mahmud menguraikan, Gardu Induk (GI) Mamuju hingga GI Topoyo, Mateng terdapat 158 titik pembangunan tower.

Sementara Mamuju-Topoyo, 370 titik. Untuk di Mamuju-Topoyo sudah terbangun 104 tower sedangkan Topoyo-Pasangkayu menyisahkan tiga titik yang belum tuntas.

“Ini sempat terhambat awal pandemi korona. Banyak pekerja yang dari luar dilarang bekerja dikhawatirkan membawa virus. Apalagi beberapa daerah sulit diakses karena saat itu (masa pandemi) masyarakat di sekitar proyek memalang akses masuk,” papar Mahmud, kemarin.

Sebenarnya, 528 tower itu ditarget tuntas tahun ini.

Dijelaskan Mahmud, pekerjaan transmisi tenaga listrik di tiga kabupaten ini harus dikejar, mengingat kondisi listrik di tiga kabupaten tersebut, belum maksimal. Apalagi di Topoyo, Mamuju Tengah sering mengalami drop di waktu tertentu.

“Sering mati karena daerah Topoyo ini masih disuplai dari GI Mamuju. Jaraknya lumayan jauh, dan kondisi sekarang, GI di Mateng ini sementara proses penyelesaian,” beber Mahmud.

Terkait GI Topoyo, Mateng, rencananya bakal menyuplai ke wilayah Sulteng. GI di Sulteng mengalami kerusakan saat gempa dan kondisinya sudah tidak dapat diperbaiki.

“Sementara ini pakai jaringan dari Poso, itu saja masih jauh, karena harus melewati arus sungai (dari Poso ke Palu, Sulteng),” imbuh Mahmud.

PROBLEM LAHAN DI SULBAR

Memasuki era tatanan normal baru, PLN UPP Kitring Sulbar kembali menggenjot pekerjaan di beberapa titik yang tersisa.

Hanya saja, diperhadapkan pada problem pembebasan tanah, padahal setiap area yang dilewati itu sudah terhitung kompensasi atau ganti rugi untuk pemilik lahan.

“Ada kompensasi lahan, tanaman ditebang diganti rugi. Termasuk bangunan, kita nilai berapa nilai bangunannya diberi kompensasi 15 persen. Tapi beberapa titik tidak setuju dengan harga,” kata Mahmud.

“Ada juga yang melintas di kebun gaharu dan bangunan rumah di Mateng. Tepatnya di jalur Topoyo-Pasangkayu, ada dua titik kasusnya sama. Kita temukan juga ada tanam cengkeh dengan jarak satu meter, pemilik minta diganti per pohon. Kita sudah minta difasilitasi pemerintah, tapi tidak ada jalan makanya lewat jalur hukum otomatisasi dengan pegadilan. Sementara dilakukan rekonsinyasi,” sambung Mahmud.

Sekretaris Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar, Amir mengatakan, jauh hari sebelum dilaksanakannya pembangunan, Pemda memberikan dukungan dengan memfasilitasi sosialisasi.

Terakhir kali sosialisasi kata Amir, pihaknya terjun kelapangan dengan menggandeng kejaksaaan dan kepolisian.

Terkait penolakan harga, menurut Amir, harga yang diberlakukan PLN itu bukanlah harga yang ditetapkan oleh PLN sendiri, melainkan dari tim khusus dengan melibatkan pemerintah setempat.
“PLN itu hanya membayarkan, urusan harga itu ada tim tersendiri,” beber Amir.

Sebab itu, pihaknya berharap masyarakat ikut mendukung program pemerintah agar semua daerah di Sulbar teraliri listrik. “Kita harus mendukung demi Sulbar Terang,” tutup Amir. (imr/rul)

Loading...

Komentar