oleh

PPDB Tersandung Usia

SEJUMLAH orang tua siswa yang terdampak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 23 Juni 2020.

Oleh: Rahmawati, S.Pd, Tenaga Pendidik

Mereka memprotes kebijakan batasan usia pada PPDB yang diterapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, karena dinilai bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 44 Tahun 2019.

Akibat kebijakan ini, banyak siswa yang tidak mendapatkan sekolah. Padahal siswa tersebut memiliki nilai akademik tinggi. Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada kondisi psikologis anak yang tidak percaya pada pemerintah. Sebab merasa sia-sia saja telah belajar keras, memperoleh prestasi yang baik tapi tidak diterima karena faktor usia.

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), banyak laporan dan protes dari orang tua siswa terhadap mekanisme pembatasan usia pada sistem PPDB. Sehingga pihaknya meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) membatalkan proses PPDB di DKI Jakarta, dan mengulang kembali proses penerimaan murid.

Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait menilai, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah keliru dalam memahami Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. “Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 salah dilaksanakan dan diterjemahkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kami menyebutkan gagal paham dari Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019,” kata Arist Merdeka Sirait, di TvOne, Minggu 28 Juni 2020.

Selain Komnas PA, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga mendesak Anies Baswedan untuk merevisi dan menjadwal ulang proses PPDB 2020-2021 karena dinilai tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Anggota LBH Jakarta, Nelson menyoroti aturan terkait pembatasan usia yang menjadi prioritas dalam PPDB tahun ini.

Padahal menurutnya, dalam Permendikbud yang menjadi prioritas adalah zonasi wilayah, kemudian zonasi usia menjadi pertimbangan ketika jumlah kapasitas melebihi batas karena prinsip dari Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 adalah mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah (pasal 16).

Belum Layak Diterapkan

Sistem zonasi sebenarnya belum layak untuk diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia, dalam hal PPDB. Hal ini disebabkan oleh persebaran jumlah sekolah di berbagai wilayah yang tidak merata, infrastruktur yang kurang memadai, serta kualitas pendidikan yang tidak merata.

Sistem zonasi ini pada kenyataannya tidak menyelesaikan persoalan pendidikan. Bahkan menimbulkan persoalan baru. Adanya siswa yang tidak diterima masuk di sebuah sekolah karena alasan zonasi wilayah atau zonasi usia tentu akan berdampak psikologis pada anak dan kegalauan pada orang tua karena anaknya tidak diterima. Hal ini tentu saja juga bertentangan dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi warganya.

Perberlakuan kuota karena terbatasnya kemampuan menyediakan fasilitas pendidikan melahirkan sistem zonasi, yang mengantarkan pada beragam kisruh setiap tahunnya dan menelantarkan hak anak. Oleh karena itu, adanya sistem zonasi ini bukannya menjadi solusi tepat tapi justru menambah persoalan baru dalam sistem pendidikan di negeri ini.

Maka seharusnya ada upaya dari pemerintah untuk menerapkan sistem pendidikan berkualitas yang mencakup; Pertama, kurikulum pendidikan yang menjadikan standar pembelajaran dan penilaian siswa tidak sekedar dilihat dari nilai yang tinggi. Akan tetapi juga lebih mengedepankan aspek ahlak atau kepribadian yang baik. Kedua, menyediakan sekolah dalam jumlah yang ideal, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dan ketiga, guru atau tenaga pengajar profesional. Guru tidak hanya sekedar menstransfer ilmu, tetapi juga mampu mencetak generasi yang cerdas dan berkepribadian agung.

Pendidikan adalah hak dasar yang wajib diberikan negara kepada warganya tanpa kecuali. Sebab pendidikan menduduki peran penting dalam mencetak generasi emas pemegang estafet peradaban. Maka dengan pelayanan pendidikan terbaik dan berkualitas yang disediakan oleh negara memungkinkan pendidikan dapat diakses oleh semua orang dengan mudah, biaya murah, bahkan gratis, sehingga tak perlu lagi ada polemik zonasi wilayah, zonasi usia, zonasi prestasi atau apapun namanya yang menghalagi warga negara untuk memperoleh pendidikan yang merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara.

Berkaca Pada Sistem Pendidikan Islam

Dalam pandangan Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Oleh karenanya pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Negara memberikan jaminan keberlangsungan pendidikan, mulai dari kurikulum yang berlandaskan aqidah Islam, fasilitas pendidikan yang memadai, para pengajar yang sesuai bidang keahliannya dan yang tidak kalah penting, semua itu diberikan secara gratis dan merata di seluruh wilayah.

Sehingga siapapun bisa mengenyam pendidikan tanpa khawatir biaya, zonasi wilayah, zonasi usia dan sebagainya.

Tak ada yang dapat mengingkari potret kemajuan dunia pendidikan di masa kejayaan Islam. Seorang cendekiawan barat bahkan berkata, “selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatannya, ilmu pengetahuan dan peradabannya yang tinggi,” (Jacques C. Reister). Orientasi pendidikan diutamakan dalam rangka membentuk kepribadian Islam, memiliki pola pikir dan pola sikap yang Islami. Pengembangan sains dan IPTEK diarahkan dengan landasan keimanan agar menghasilkan ilmu yang bermanfaat, menjadi amal sholeh dan mendapatkan keridhoan Allah SWT. Dengan memuliakan dan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu.

Sejarah telah membuktikan, sistem pendidikan Islam telah berhasil mencetak para ilmuwan muslim yang telah memberikan konstribusi besar bagi peradaban manusia hingga saat ini. Ilmuwan tersebut antara lain Ibnu Sina dalam dunia kedokteran, Al-Khawarizmi dalam bidang aritmetika, Habit ibn-hayyan dalam ilmu kimia. Al-Farabi seorang polymath, Ibnu Kaldum ahli sosiologi dan ekonomi dan masih banyak ilmuwan Muslim lainnya.

Selain itu terdapat pula beberapa lembaga pendidikan ternama pada masanya yang menjadi bukti sejarah kegemilangan Islam. Seperti Al-Azhar di Mesir, Nizamiyah di Irak, Al-Qawariyyin di’Maroko, dan sebagainya. Sungguh peradaban Islam telah memberi gambaran keberhasilannya dalam dunia pendidikan. (***)

Loading...

Komentar