oleh

Kemiskinan di Masa Pandemi

OLEH: Dwi Ardian (Statistisi Pelaksana di BPS Kabupaten Mamasa)

KEMISKINAN yang beberapa tahun terakhir berhasil diturunkan secara perlahan oleh pemerintah, kembali melonjak akibat pandemi Covid-19.

BPS telah merilis data kemiskinan kondisi Maret 2020 sebesar 9,78 persen. Angka itu meningkat sebesar 0,56 persen poin dibanding kondisi September 2019. Jumlah orang miskin pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang atau meningkat 1,63 juta orang dari kondisi September 2019.

Kondisi ini tentu bukan hal yang diinginkan pemerintah, mengingat selama beberapa tahun terakhir anggaran yang digelontorkan untuk program pengentasan kemiskinan begitu besar. Bahkan, ditengarai orang miskin akan terus bertambah jika pandemi Covid-19 tidak kunjung bisa dikendalikan pemerintah.

Seperti diketahui, akibat pandemi, PHK besar-besaran terjadi, banyak karyawan yang dirumahkan, pendapatan berkurang drastis, bahkan pendapatan tidak ada sama sekali.

Bulan lalu BPS juga merilis kondisi ketenagakerjaan Indonesia kondisi Februari 2020. Meski belum ada penurunan besar pada Februari 2020, tanda-tanda itu sudah terlihat bahwa akan banyak orang kehilangan pekerjaannya. Pengangguran bertambah sebanyak 60 ribu orang dan berpotensi terus mengalami kenaikan yang besar.

Orang yang bekerja di sektor informal mencapai 56,50 persen atau 74,04 juta orang. Di sektor ini sangat rawan terjadi kehilangan pekerjaan atau minimal terjadi pengurangan pendapatan secara drastis.

Penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal pada Maret 2020 mencapai 12,15 juta. Kemungkinan besar dari kelompok itulah penyumbang terbesar terhadap kenaikan kemiskinan. Saat ini, jatuhnya mereka ke dalam kemiskinan sedang terjadi dan mungkin akan terus bertambah di masa akan datang.

Orang di Kota Lebih Terdampak

Menurut data yang dirilis BPS (15 Juli) secara umum masyarakat semuanya terdampak, baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan. Akan tetapi melihat angka peningkatan kemiskinan cenderung lebih banyak di perkotaan.

Orang miskin di perkotaan bertambah sebesar 0,82 persen poin atau 1,3 juta orang. Ada pun di perdesaan bertambah sebesar 0,22 persen poin atau 333,9 ribu orang.

Sebanyak 22 dari 34 provinsi mengalami peningkatan kemiskinan. Semua provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan orang miskin. Penduduk yang tinggal di perkotaan lebih banyak dibanding penduduk yang tinggal di perdesaan di Pulau Jawa. Selain itu, dampak pandemi mayoritas terhadap daerah perkotaan di Pulau Jawa, utamanya Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Hal lain yang membuat peningkatan kemiskinan cenderung lebih banyak di perkotaan adalah pemberian bantuan bahan pangan dan tunai relatif bisa diatasi di perdesaan. Anggaran dana desa dan anggaran lain yang seharusnya lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur atas instruksi presiden agar dialokasikan untuk bantuan masyarakat miskin.

Kesenjangan

Rasio gini atau tingkat ketimpangan juga mengalami kenaikan dari 0,380 menjadi 0,381. Padahal beberapa periode terakhir berhasil diturunkan secara perlahan. Hal ini mengindikasikan ada kecenderungan pendapatan masyarakat mengalami peningkatan kesenjangan. Meski sangat tipis, tetapi hal ini juga perlu diwaspadai di masa akan datang mengingat periode survei pada Mei.

Dari sisi kesenjangan di antara orang miskin bisa dilihat dari kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan juga mengalami kenaikan dari 1,50 menjadi 1,61. Hal ini semakin menyulitkan mengeluarkan masyarakat miskin dari jurang kemiskinan.

Senada dengan kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan pun mengalami peningkatan menjadi 0,38 dari 0,36. Hal ini berarti bahwa di antara orang miskin juga terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan.

Bertahun-tahun pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menurunkan kemiskinan menjadi satu digit. Bahkan, dibela-belain utang dalam jumlah besar. Momentum penurunan kini telah hilang tersapu pandemi covid-19, bahkan disinyalir bisa terus memburuk. Upaya keluar dari masalah harus terus dilakukan untuk mencapai target kemiskinan seminimal mungkin di akhir periode pemerintahan nanti.

Seperti kata presiden, diperlukan usaha keras yang luar biasa mengatasi permasalahan ini. Tidak cukup dengan usaha yang biasa saja. Sinergitas seluruh elemen bangsa diperlukan untuk keluar dari permasalahan ini. Ambil peran masing-masing.

Dampak Belum Besar di Sulbar

Pada periode survei (awal Maret) dampak pandemi belum terlalu berpengaruh ke Sulbar. Kasus positif baru terkonfirmasi pertama pada 29 Maret 2020. Pembatasan belum terlalu ketat dan dunia usaha masih berjalan relatif normal seperti biasa.

Orang miskin tercatat sebesar 152,02 ribu atau 10,87 persen. Secara persentase menurun sebesar 0,08 persen poin dari periode September 2019 tetapi secara jumlah orang miskin sekitar 150 orang.

Hal ini disebabkan karena pertambahan penduduk baru yang migrasi masuk (berdomisili) di wilayah Sulbar pada periode tersebut adalah sebagian besar penduduk yang berkategori tidak miskin. Sehingga secara persentase mengalami penurunan karena jumlah penduduknya bertambah di mana pertambahannya lebih banyak yang tidak miskin dibanding orang miskin.

Penurunan secara persentase bukan berarti tidak ada dampak sama sekali. Mengingat bahwa target pemerintah Sulbar adalah menurunkan kemiskinan menjadi 9,62 persen pada tahun 2020 (Radar Sulbar, 12 Desember 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan saat ini meleset dari target pemerintah.

Bahkan, tingkat kemiskinan saat ini bisa meningkat sebagaimana daerah-daerah lain (22 provinsi) yang mengalami peningkatan. Dampak pandemi tentu akan menyusur masyarakat yang sedari awal berpenghasilan rendah dan bekerja di sektor berisiko (informal).

Apalagi, menurut data BPS Sulbar, pada Februari 2020 jumlah orang yang bekerja di sektor informal mendominasi yakni mencapai 72,63 persen atau 476,73 ribu orang.

Bayangkan jika penduduk yang bekerja di sektor informal itu 20 persen saja adalah penduduk yang hampir miskin kemudian jatuh miskin. Maka pertambahan penduduk miskin di periode selanjutnya bisa mencapai 95,35 ribu.

Hal ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah. Setiap anggaran harus dimaksimalkan untuk program menjaga daya beli masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Garis kemiskinan didominasi komoditas makanan yang mencapai 77,17 persen.

Masyarakat sebaiknya diberi kesadaran untuk membelanjakan uang untuk konsumsi yang memiliki nilai kalori (gizi). Konsumsi rokok misalnya yang mencapai 13 persen dari konsumsi masyarakat. Alangkah baiknya kalau dialihkan untuk membeli ikan, susu, telur, dan makanan sumber gizi lainnya.

Penyaluran bantuan juga jangan sampai terkendala dengan data yang tidak tepat. Saat ini data dasar yang digunakan adalah hasil pendataan berbasis data terpadu (PBDT) tahun 2015.

Dinas sosial dibantu perangkat desa harus proaktif memperbaharui data kemiskinan tersebut. Dana desa yang bernilai miliaran dan program pemberdayaan lain tidak akan berdampak pada penurunan kemiskinan jika tidak tepat sasaran.

Dampak pandemi adalah dampak global. Mau tidak mau akan ada imbas kepada ekonomi kepada masyarakat. Tetapi tugas kita adalah memperkecil dampak tersebut.

Hal lain yang mungkin kita lupakan adalah bencana global pandemi boleh jadi ujian buat kita yang telah banyak berbuat curang. Hampir semua lini ada oknum yang tidak amanah. Pedagang yang culas, pegawai yang korup, pejabat memainkan wewenang, dan pemegang proyek yang tidak amanah, mungkin adalah sebagian dari gambaran perilaku oknum di masyarakat.

Bertobat dari maksiat adalah jalan terbaik untuk keluar dari setiap masalah. Agama dan kepercayaan apa pun mengimani itu. (***)

Loading...

Komentar