oleh

Kasus Covid Tinggi, Kebijakan Perlu Dikoreksi

Sejak diterapkannya kebijakan New Normal, dengan adanya pelonggaran sejumlah aktivitas masyarakat seperti dibukanya kembali fasilitas-fasilitas umum dan moda transportasi, angka penyebaran virus korona mengalami pelonjakan.

OLEH: Indah Ummu Izzah, (Pemerhati Sosial)

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Jakarta menyampaikan bahwa kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia kembali bertambah pada Rabu 8 Juli 2020. Terdapat penambahan sebanyak 1.853 orang. Sehingga total kasus virus corona di Indonesia menjadi 68.079 orang. (TribunTernate.com, 8 Juli 2020)

Pemerintah telah mengklaim bahwa peningkatan penyebaran virus terjadi karena adanya tes massal. Di mana hasil tes sebagian besar masyarakat menunjukkan hasil yang reaktif. Bukan karena tidak diputusnya rantai sebaran. Seolah hal ini adalah sesuatu yang wajar.

Sebanyak apapun tes yang dilakukan jika tak dibarengi kebijakan untuk memutuskan rantai penyebaran virus, maka tes pun tidak ada gunanya. Sebab, sejak pelonggaran PSBB, masyarakat justru tidak mengindahkan peraturan pemerintah seperti jaga jarak dan protokol kesehatan lainnya.
Lihat tempat-tempat perbelanjaan yang penuh sesak oleh pengunjung. Jalan-jalan sudah penuh, bahkan cenderung macet di beberapa kota besar tanpa adanya jaga jarak lagi. Orang-orang berkeliaran di jalan tanpa memakai masker. Bahkan sejumlah sarana pendidikan seperti pesantren sudah mengembalikan santrinya ke pondok.

Perlu Evaluasi

Dengan melihat angka penyebaran yang bukannya melandai, tapi justru mengalami peningkatan, pemerintah seharusnya bergerak cepat untuk mengevaluasi kebijakan-kabijakan yang telah dilakukan. Bukan malah mencukupkan diri dengan kebijakan yang ada, lalu menganggap bahwa langkah yang diambil sudah tepat.

Bahkan menjadikan tes yang sudah banyak diberikan kepada individu masyarakat ini sebagai prestasi.

Seperti pelonggaran PSBB, seharusnya kebijakan ini dievaluasi. Sebab kebijakan pelonggaran ini beriringan dengan semakin meningkatnya angka penyebaran virus. Kemudian melakukan terobosan-terobosan untuk memutus rantai penyebaran termasuk meningkatkan anggaran penanganannya. Bukan malah menghentikan anggaran.

Sebagaimana pernyataan pemerintah bahwa anggraran kesehatan untuk penanganan covid-19 yang sebesar Rp 87,55 triliun tak akan bertambah hingga akhir tahun. Walaupun kasus positif covid-19 saat ini makin banyak dengan jumlah penambahan rata-rata perhari di atas seribu kasus. (aa.com.tr, 4 Juli 2020)

Namun itulah kebobrokan sistem kapitalisme. Rakyat dijadikan alat memperoleh keuntungan bagi sebagian pihak. Meski merugikan dan mempertaruhkan nyawa. Kapitalisme yang ditopang oleh asas mengejar keuntungan sebesar-besarnya, telah membangun hubungan jual-beli antara pemerintah dengan rakyat dalam berbagai macam kondisi.

Pandemi yang sejatinya dipandang dari perspektif kesehatan malah dikupas dari sudut pandang ekonomi. Bahkan kebijakan new normal di tengah masih tingginya kasus penyebaran virus ini juga karena dalih ingin memulihkan perekonomian. Semua demi terpenuhinya asas manfaat.

Belajar dari Sistem Islam

Pemimpin negara ini pernah menyampaikan bahwa keselamatan rakyat menjadi prioritas utama dalam menangani kasus Covid-19 ini (Media Indonesia, 22 Maret 2020). Namun dengan melihat kebijakan-kebijakan yang ada serta berbagai macam kejadian yang menimpa rakyat selama pandemi ini, rasanya pernyataan ini hanya sebatas retorika belaka.

Sangat ironi, peryataan di atas tak sesuai dengan kenyataan. Terlihat sangat jelas betapa tidak bermaksimalnya pemerintah menyelesaikan masalah kasus covid-19 ini.

Dengan kebijakan-kabijakan yang merugikan masyarakat, bahkan masyarakat seakan dijadikan tumbal untuk stabilitas ekonomi negara. Melepaskan masyarakat beraktivitas di tengah wabah sungguh suatu kebijakan yang sangat ceroboh.

Bagi seorang pemimpin, nyawa rakyat merupakan sesuatu yang harus diprioritaskan. Jaminan keamanan adalah modal awal melindungi rakyat. Dengan begitu rakyat tak perlu dijangkiti rasa takut, was-was maupun ragu. Karena keselamatan mereka telah terjamin. Namun keselamatan rakyat sebagai prioritas utama hanya ‘isapan jempol belaka’ dalam sistem Kapitalis.

Sungguh Islam telah memberi contoh terbaik mengenai masalah menjaga keamanan masyarakat. Khususnya keamanan masyarakat ketika terjadi penyebaran wabah penyakit. Masalah keamanan rakyat di tengah wabah menjadi perhatian utama seorang pemimpin dalam Islam.

Rakyat adalah hal utama yang harus diselamatkan. Rakyat ibarat gembalaan yang perlu dijaga dan dirawat. Sehingga saat terjadi wabah seperti ini, Islam pun menjadikan rakyat sebagai acuan utama. Bagi seorang pemimpin muslim, tugas sebagai pelayan rakyat akan dilakukan dengan maksimal dan tidak melanggar hukum syariat.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibn Umar RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Seorang imam yang berkuasa atas masyarakat bagaikan penggembala dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya (rakyatnya).”

“Siapa saja yang dijadikan Allah mengurusi suatu urusan kaum muslimin lalu ia tidak peduli akan kebutuhan, keperluan, dan kemiskinan mereka, maka Allah tidak peduli akan kebutuhan, keperluan, dan kemiskinannya.”

Sejatinya memang negara mesti memprioritaskan urusan pengayoman terhadap kehidupan rakyat, sebab itulah cerminan dari posisinya sebagai raa’in dan junnah. Tidak boleh negara mengambil kebijakan yang mengabaikan nasib mereka.

Dalam keadaan apa pun keselamatan rakyat senantiasa akan menjadi pertimbangan utama negara. “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan disahihkan al-Albani).

Keimanannya adalah landasan dalam memutuskan kebijakan bagi seorang pemimpin muslim. Keyakinan dan bertawakkal pada Allah SWT dalam menghadapi bernagai macam masalah termasuk ketika menghadapi wabah. Bahkan diibaratkan dalam peperangan, sebagaimana dalam QS Al Anfal ayat 60 artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian menggentarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepada kalian dan kalian tidak akan dianiaya”.

Menjadi seorang pemimpin yang wilayahnya ditimpa wabah harus berani mengambil risiko. Materi bukanlah menjadi pertimbangan utama, yang penting rakyat terselamatkan. Karena standar kebahagiaan seorang muslim adalah rida Allah, maka pemimpin muslim akan menjadikan rida Allah sebagai tujuan. Oleh karena itu, ia akan langsung memutuskan kebijakan-kebijakan terbaik agar wabah tak meluas menyerang masyarakat.

Sebagaimana surat Al Anfal ayat 60 di mana kita diperintahkan mengumpulkan amunisi yang banyak untuk persiapan perang. Maka, pemimpin perlu menjamin ketersediaan alat perang (APD) untuk para medis. Serta menyiapkan fasilitas dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi pandemi ini, dan memudahkan akses masyarakat terhadap fasilitas yang dibutuhkan.
Wallahu a’lam bisshawab. (***)

Loading...

Komentar