oleh

Kasus Covid-19 Meningkat, Butuh Solusi Tepat

Corona atau covid-19, virus kecil yang menjadikan manusia tak berdaya. Penambahan kasus baru Covid-19 pada Kamis 9 Juli 2020 dilaporkan mencapai 2.567 kasus (KOMPAS.com).

Oleh: Trisnawaty A, S.Pd, (Pendidik)

Menanggapi itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menilai penambahan ini harus menjadi kewaspadaan bagi semua pihak. “Perlu saya ingatkan, ini sudah lampu merah lagi. Hari ini secara nasional kasus positif tinggi sekali, 2.657 orang,” kata Presiden Jokowi di kantor Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah, yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden (nasional.kompas.com).

Apa yang disampaikan Presiden, tentu seharusnya menjadi bahan muhasabah (evaluasi). Apakah kebijakan yang selama ini dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah sudah tepat?

Masalah virus tentu tidak boleh dipandang sebelah mata atau dengan melontarkan pernyataan-pernyataan yang tidak memberikan solusi. Kebijakan relaksasi PSBB dan era New Normal (kenormalan baru) yang cenderung dipaksakan, mutlak diperlukan untuk mengendalikan peningkatan kasus.

Faktanya, di tengah kebijakan ini justru masyarakat cenderung mengabaikan protokol kesehatan. Plus longgarnya bahkan cenderung abainya kontrol pemerintah terhadap penerapan protokol kesehatan dalam menyambut era normal atau new normal.

Semestinya pemerintah sebagai pemilik kebijakan sigap menanggulangi penyebaran virus. Bukan tergesa-gesa mewacanakan era normal baru dan melonggarkan PSBB.

Benar, penambahan kasus akan memperburuk kondisi ekonomi. Namun, menelusuri jejak penanganan wabah yang sejak awal kita bertanya-tanya apakah kebijakan selama ini yang diterapkan sudah tepat?

Demi Ekonomi, Nyawa Rakyat Melayang?

“Faktor ekonomi dijadikan alasaan penguasa menetapkan kebijakan new normal, nyata tidak tepat menyelesaikan masalah. Sebaliknya, memperlihatkan keberpihakan penguasa kepada pengusaha atau para kapitalis tanpa menghiraukan hal lain termasuk masalah nyawa manusia. Menunjukkan watak asli sistem kapitalistik-sekularistik yang diadopsi negeri ini. Mengonfirmasi kebobrokan sistem ini dalam menangani masalah. Padahal, dalam kondisi normal saja, seorang pemimpin wajib memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya yakni kebutuhan pokok (pangan, sandang, dan papan), pendidikan, kesehatan, dan keamanan,” ungkap DR. Suryani Syahrir ST MT, selaku Dosen STT-Baramuli Pinrang dan Unibos Makassar ( tribun-timur.com).

Bahkan kebijakan New Normal berupa pelonggaran pembatasan sosial di tengah pandemi adalah yang bertanggung jawab atas peningkatan kasus baru yang semakin tinggi.

Hal itu disebut WHO (World Health Organization) sebagai fase baru berbahaya. “Lebih dari 150.000 kasus baru Covid-19 dilaporkan pada WHO kemarin, sebagai angka tertinggi dalam sehari. Dunia berada pada fase baru yang berbahaya.” Demikian news release WHO tertanggal 19 Juni bertajuk Pidato Pembukaan Direktur Jenderal WHO pada briefing media tentang Covid-19, 19 Juni 2020.

Dinyatakannya, “Tampaknya hampir setiap hari kita mencapai rekor baru yang suram. Lebih dari 183.000 kasus Covid-19 dilaporkan ke WHO kemarin, sebagai angka tertinggi dalam sehari. Lebih dari 8,8 juta kasus sekarang dilaporkan pada WHO, dan lebih dari 465.000 jiwa kehilangan nyawa. Beberapa negara terus menunjukkan peningkatan yang cepat dalam kasus dan kematian. Sejumlah negara yang berhasil menekan penularan sekarang terlihat meningkat dalam kasus ketika mereka membuka kembali masyarakat dan ekonominya.”

Butuh Solusi Tepat

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, penting untuk melakukan muhasabah. Menelusuri jejak penyebaran covid-19 yang awalnya di Wuhan kemudian menjalar ke seluruh dunia. Nyata, bahwa hal itu karena mereka telah melakukan pelanggaran terhadap aturan sang pencipta. Yaitu Allah Swt pencipta manusia.

Solusi yang diberikan seharusnya dari sang pencipta bukan dari manusia yaitu aturan ideologi kapitalisme. Sebuah pandangan hidup yang menjadikan materi atau manfaat sebagai tolak ukur. Nyawa rakyat melayan demi ekonomi.

Maka saatnya kita untuk mengambil aturan sang pencipta. Yaitu Islam. Islam adalah diin yang sempurna, tidak ada satu pun persoalan kehidupan manusia kecuali ada penyelesaiannya termasuk dalam hal wabah. Hal ini telah ditegaskan Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang artinya, “Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu.” (TQS An-Nahl [16]:89). Prinsip Islam dalam memutuskan rantai penularan wabah yaitu: Pertama, penguncian areal wabah (lockdown syar’i). Ditegaskan Rasulullah Saw yang artinya, “Apabila kalian mendengarkan wabah di suatu tempat, maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu, maka janganlah keluar darinya.” (HR Imam Muslim).

Artinya, tidak boleh seorang pun yang berada di areal terjangkit wabah keluar darinya. Juga tidak boleh seorang pun yang berada di luar areal wabah memasukinya.

Kedua, pengisolasian yang sakit. Rasulullah Saw menegaskan, yang artinya, “Sekali-kali janganlah orang yang berpenyakit menular mendekati yang sehat.”

Ketiga, pengobatan segera hingga sembuh bagi setiap orang yang terinfeksi meski tanpa gejala (asymptomatic). Hal ini karena setiap penyakit dapat disembuhkan. Bagi tiap-tiap penyakit obatnya, maka berobatlah kamu, tetapi janganlah berobat dengan yang haram.”

Keempat, social distancing. Yakni orang yang sehat di areal wabah hendaklah menghindari kerumunan. Hal ini sebagaimana masukan sahabat ‘Amru bin Ash (ra.), yang dibenarkan Khalifah Umar bin Khaththab (ra.).

Kelima, penguatan imunitas (daya tahan) tubuh. Caranya adalah dengan menjaga pola hidup sehat sesuai syariat. Hal ini jelas membutuhkan jaminan langsung negara dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, bahkan masker yang sesuai standar kesehatan.

Pelaksanaan lima prinsip tersebut niscaya dalam sistem kehidupan Islam. Didukung sepenuhnya oleh sistem kesehatan Islam. Termasuk sistem ekonomi Islam dan sistem politik Islam. karenanya solusi tepat dalam penanggulangan wabah yaitu kembali kepada aturan sang pencipta yaitu Islam. (***)

Loading...

Komentar