oleh

Daftar Pemilih Dengan Berbagai Masalah yang Menyertai

OLEH: ARHAM SYAH, S.H (Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar)

PENYUSUNAN daftar pemilih merupakan tahapan paling krusial dalam penyelenggaraan pemilihan.

Betapa tidak, tahapan ini bisa memberi dampak serius ke tahapan selanjutnya. Seperti, tinggi rendahnya partisipasi pemilih sangat dipengaruhi kualitas pemutakhiran data pemilih, ketersediaan logistik khususnya jumlah surat suara, paling urgen adalah adanya potensi penggelembungan suara. Bahkan juga pernah terjadi pemungutan suara ulang karena dipengaruhi kualitas daftar pemilih.

Warga yang memiliki hak pilih tapi tidak masuk daftar pemilih, kecenderungannya akan malas menunaikan hak pilihnya. Memang betul bahwa yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa memilih menggunakan identitas seperti KTP/Suket dari dinas catatan sipil. Tetapi penggunaan KTP tersebut dilakukan dengan syarat, bisa memilih pada pukul 12.00-13.00.

Hal seperti ini terkadang membuat pemilih ‘enggan’ ke TPS dengan alasan tak bisa memilih pada jam yang ditentukan karena ada yang harus dikerjakan pada jam tersebut. Dengan kondisi ini, akan sangat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih.

Selain itu, juga sering terjadi, pemilih tidak memilih karena namanya ditempatkan bukan pada TPS dimana pemilih berdomisili. Padahal regulasi mengatur bahwa, pemilih ditempatkan pada TPS dekat dengan domisilinya. Namun, terkadang hal itu tidak dilakukan karena TPS tersebut sudah memenuhi jumlah maksimal pemilih di TPS. Karena dengan alasan TPSnya jauh, ini juga mempengaruhi niat pemilih menunaikan hak pilihnya.

Bahkan tidak jarang dalam satu keluarga harus terpisah TPSnya karena kuota TPS sudah maksimal. Persoalan ini juga dapat menimbulkan masalah fatal.

Contoh pada pilkada di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018, terjadi pemungutan suara ulang karena dalam satu keluarga TPSnya berbeda. Fatalnya keluarga tersebut tidak mengetahui bahwa TPS mereka berbeda (karena logikanya, masa iya dalam satu keluarga TPSnya berbeda, apalagi selama pemilihan mereka dalam satu keluarga TPSnya tidak pernah berbeda).

Akhirnya pada hari pemungutan suara, satu keluarga tersebut yang berjumlah 4 orang menuju ke TPS yang dekat dengan rumah mereka dan mengikuti prosedur sebagaimana dilakukan di TPS. Mereka kemudian menyerahkan surat undangan memilih kepada KPPS kemudian antri bersama pemilih lainnya menunggu namanya dipanggil.

Celakanya KPPS tidak memeriksa kartu undangan tersebut apakah sudah sesuai TPSnya. Alasan KPPS tidak sempat memeriksa karena waktu itu di TPS kondisinya sedang hujan, jadi pemilih merangsek masuk TPS, sehingga KPPS abai memperhatikan surat undangan yang dibawa pemilih.

Akhirnya pemilih tersebut menunaikan hak pilihnya di TPS yang faktanya bukan TPS yang bersangkutan. Setelah pemungutan suara selesai, barulah diketahui terdapat pemilih yang memilih bukan pada TPS yang ditentukan.

Berdasarkan kajian pengawas pemilu, TPS tersebut direkomendasikan untuk dilakukan pemungutan suarat ulang. Semua ini terjadi karena pengaruh dari kualitas pemutakhiran data pemilih.

Pemenuhan logistik di TPS sangat dipengaruhi kualitas daftar pemilih yang disusun KPU Bersama dengan PPK, PPS dan PPDP. Pencetakan jumlah surat suara didasarkan pada jumlah DPT ditambah 2,5% sebagai cadangan.

Dapat dibayangkan pada hari pemungutan suara, pemilih pengguna KTP melonjak di TPS. Masih banyak yang akan menyalurkan hak pilihnya tetapi surat suara habis. Mekanismenya, ketika surat suara habis di TPS, tetapi masih ada yang belum menyalurkan hak pilihnya, maka KPPS mengarahkan pemilih tersebut ke TPS terdekat.

Tetapi, bagaimana apabila TPS terdekat juga mengalami kejadian yang serupa? Sementara pemilih masih ada yang mengantri berharap untuk dapat menyalurkan hak pilihnya. Tentu, persoalan ini haruslah dipikirkan jalan keluar yang betul-betul dapat mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi. Hal ini juga sangat rentan terjadinya keributan di TPS.

Bagaimana mungkin daftar pemilih yang tidak berkualitas dapat berpotensi terjadinya penggelembungan suara? Tentu, hal tersebut sangat mungkin terjadi.

Persoalan klasik dari data pemilih adalah adanya pemilih ganda, ada warga yang belum cukup umur tetapi namanya masuk dalam daftar pemilih, ada warga yang sudah meninggal tetapi ‘hidup kembali’ kemudian namanya masuk dalam daftar pemilih, ada juga yang sudah pindah domisili tetapi namanya tetap tercantum dalam daftar pemilih, terdapat warga yang sudah beralih menjadi anggota TNI/Polri juga masih masuk dalam daftar pemilih, bahkan ditemukan juga nama, NIK, tanggal lahir, alamat semuanya jelas tertulis dalam daftar pemilih tetapi faktanya warga tersebut tidak pernah ada.

Coba kita perhatikan, apa yang terjadi apabila nama dalam daftar pemilih tetapi sebenarnya warga tersebut sudah meninggal, namanya ganda, sudah pindah domisili, sudah beralih statusnya ke anggota TNI/Polri, belum cukup umur, atau bahkan ada warga tersebut sama sekali tidak dikenali, kemudian ada oknum yang mencoba menggunakan nama-nama tersebut sebagai pemilih untuk memilih calon tertentu. Tentu potensi ini sangat patut diwaspadai, jangan sampai hal ini terjadi karena jelas akan ada suara yang digelembungkan.

Kita mungkin sepakat, persoalan ini adalah persoalan klasik yang terus terjadi dari pemilihan ke pemilihan. Sudah banyak pengalaman yang dimiliki penyelenggara tetapi persoalan ini terus berulang, kita tentunya berharap persoalan ini tidak terjadi lagi pada pilkada serentak tahun 2020.

Oleh karena itu, sebaiknya stakeholder terkait harus memikirkan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Solusi jangka pendek dapat dilakukan oleh penyelenggara teknis untuk mempersiapkan kerangka teknis dalam bentuk peraturan yang responsif dan dapat diaplikasikan dilapangan berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi.

Solusi jangka panjangnya tentu tergantung dari political will pemerintah membenahi sistem kependudukan. Program single identity number harus segera diselesaikan agar tertib kependudukan kita makin baik, bahkan kedepan sangat dimungkinkan penggunaan KTP sebagai satu-satunya syarat memilih di TPS. KPU tidak lagi mengacu kepada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diterima Kemendagri, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa permasalahan daftar pemilih bersumber dari data kependudukan yang kemudian dijadikan acuan KPU yang kemudian dijadikan sebagai daftar pemilih. Kalau hulunya sudah bermasalah sejak awal, sangat besar kemungkinan maka hilirnya juga akan bermasalah.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan mengingatkan kita semua khususnya daerah-daerah yang saat ini menyelenggarakan pilkada serentak untuk terus mewaspadai potensi masalah yang diakibatkan dari kualitas daftar pemilih.

Sekali lagi saya katakan, daftar pemilih memiliki permasalahan kompleks. Oleh karena itu mari mengurai permasalahan dan mengolah solusi yang mengarah kepada perbaikan agar proses berdemokrasi bangsa ini semakin matang dan berkualitas. (***)

Loading...

Komentar