oleh

Tiga “M”, Jurus Jitu Optimalkan Pembangunan di Daerah

  • (Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Setelahnya)

KEBERHASILAN pelaksanaan program Pemerintah Daerah dapat diukur menggunakan tiga parameter, yaitu efektif, efisien dan ekonomis.

Oleh: Richardo Saragih (Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat)

Efektif berarti menggunakan cara yang paling tepat dari beberapa alternatif untuk mencapai suatu tujuan dengan tepat sasaran dan tepat waktu atau bahkan lebih cepat.

Sedangakan efisien berarti menggunakan sumber daya yang lebih kecil dari yang umum untuk mencapai tujuan dengan hasil maksimal. Sumber daya diolah dengan bijak dan hemat sehingga uang, waktu dan tenaga tidak banyak terbuang.

Sedangakan ekonomis berarti menggunakan dana (input) seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang direncanakan atau menggunakan dana untuk input yang sama untuk menghasilkan output yang lebih dari target.

Untuk mencapai hasil penilaian optimal dari sisi efektivitas, efisiensi dan keekonomisan atas pelaksanaan program pemeritah daerah sangat bergantung pada perencanaan yang telah disusun. Perencanaan ini memiliki andil lebih karena akan menjadi acuan dalam melaksanakan program. Kegagalan dalam menyusun perencanaan, sama artinya dengan merencanakan kegagalan itu sendiri.

Kondisi pandemi covid-19 kemungkinan besar masih menjadi pertimbangan dalam merumuskan setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 mengingat sampai dengan saat ini belum ada ditemukan vaksin atau anti virus yang dapat menghentikan virus tersebut.

Hal ini tentu akan diperjelas nantinya dalam Permendagri yang mengatur tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun selalu diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Proses penyusunan APBD Tahun 2021 menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, dimana kondisinya sangat jauh berbeda dengan proses penyusunan APBD di tahun-tahun sebelumnya. Perencanaan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak bisa lagi dilaksanakan dengan sistem business as usual atau copy paste.

Semua rencana program sudah seharusnya mempertimbangkan protokol kesehatan dan physical distancing. Di sisi lain dampak pandemi covid-19 pada kegiatan sosial dan pertumbuhan ekonomi juga akan memberi dampak pada potensi menurunnya sumber pendapatan Pemerintah Daerah, baik dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat maupun dari sumber pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah harus memiliki strategi dan inovasi yang benar-benar andal agar tetap dapat melaksanakan pembangunan dengan optimal di tengah-tengah masa pandemi covid-19 ini. Keberhasilan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan pada masa pandemi ini sangat tergantung bagaimana isi dokomen perencanaan daerah dan penganggaran yang disusun oleh pemerintah daerah.

Tiga “M” jurus jitu Pemerintah Daerah Optimalkan Pembangunan di Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 dan Setelahnya, bukanlah berarti 3 miliar rupiah. Tiga “M” tersebut adalah “Money, Man dan Method”.

Jurus pertama yaitu; Money atau uang merupakan salah satu instrumen yang penting untuk membiayai pembangunan di daerah. Pandemi covid-19 memaksa pemerintah daerah, mau tidak mau harus melakukan penyesuaian APBD sebagaimana diamanatkan oleh Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020. Tidak tanggung-tanggung, angka penyesuaian tersebut dipatok minimal sebesar 50% dari anggaran belanja modal dan belanja barang dan jasa. Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dengan penyesuaian belanja tersebut dialokasikan untuk penanganan dampak covid-19, yaitu bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi.

Vaksin covid-19 belum ditemukan sampai dengan hari ini, maka kesulitan uang (sumber pendapatan) yang persentasenya paling besar berasal dari dana transfer pusat kemungkinan masih berlanjut pada rencana anggaran tahun 2021. Kepala Daerah benar-benar harus mampu mengelola keuangan daerah di tengah-tengah kesulitan arus kas. Kepala daerah harus tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan skala prioritas pembangunan di daerah.

Jurus kedua adalah Man atau sumber daya manusia di pemerintahan, baik yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program. Orang-orang ini harus benar-benar adalah orang yang kapabel di bidangnya, “the right man on the right place”.

Charles Darwin menjelaskan dalam teori evolusinya, bahwa makhluk hidup yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan mati dan tidak bertahan hidup. Bentuk evolusi tersebut adalah penyesuaian dalam kegiatan sehari-hari terhadap lingkungan.

Jurus ketiga yang menurut penulis merupakan jurus utama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah perubahan Metode (Method) kerja yang menyeluruh dan terintegrasi. Physical distancing dan Work From Home yang sudah diterapkan sejauh ini secara langsung sudah memaksa pegawai untuk mengubah metode kerjanya. Kalau kita amati di media sosial, setiap hari ada saja kegiatan webinar (web seminar) yang diikuti oleh pegawai.

Kegiatan rapat, diskusi, focus group discussion, dan pertemuan-pertemuan lainnya yang dulu dilaksanakan secara tatap muka langsung, saat ini sudah dilaksanakan dengan metode webinar daring (dalam jaringan). Bagi kaum milenial, dengan perubahan ini mereka dapat dengan segera menyesuaikan.

Muncul tantangan bagi sebagian pegawai pemerintah yang kurang melek terhadap perkembangan sistem Informasi dan Teknologi (IT). Jika tidak menyesuaikan dengan segera, dapat memicu stress bagi pegawai dan bisa juga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan maupun capaian program pemerintah daerah.

Sudah menjadi kewajiban kepala daerah memastikan bahwa segala sarana dan prasarana termasuk pelatihan yang dibutuhkan oleh OPD dalam rangka mendukung perubahan pola kerja ini, sudah tersedia. Misalnya bagaimana mengukur kinerja pegawai berbasis output harian, bagaimana atasan langsung masing-masing pegawai dapat mengendalikan kinerja stafnya secara harian. Pekerjaan rumah besar bagi kepala daerah. Inovasi agar dapat survive dalam melaksanakan pembangunan di masa pendemi covid-19 ini dan setelahnya tidak bisa ditawar lagi.

APBD TAHUN ANGGARAN 2021

Perubahan metode kerja, manajemen keuangan daerah yang terbatas dan manajemen sumber daya manusia di masa pandemi covid-19 merupakan tantangan bagi Kepala Daerah.

Sejalan dengan teori Evolusi Darwin, siapa yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap lingkungannya maka dialah yang akan menjadi pemenang.

Saya yakin, karena semua kepala daerah sudah memenangkan pertandingan dalam pemilihan kepala daerah, maka pada masa pandemi covid-19 ini pun semua kepala daerah akan muncul dengan gagah sebagai pemenang di mata rakyatnya mengubah tantangan tersebut menjadi peluang menangani dampat covid-19.

Hal tersebut tentunya akan dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah untuk rencana APBD tahun 2021. (***)

Loading...

Komentar