oleh

Politikus PKS Netty, Kenapa Presiden Baru Jengkel Sekarang?

JAKARTA–Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher merasa heran dengan kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pembantunya saat rapat kabinet pada 18 Juni terkait penanganan coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Netty menganggap, kemarahan Presiden Jokowi dianggap terlambat. Pasalnya, manajemen kepemimpinan menangani COVID-19 di Indonesia sudah lama dipertanyakan. “Kenapa Presiden baru jengkel sekarang? Sejak lama saya sudah sampaikan bahwa Presiden harusnya turun langsung memimpin orkestrasi penanganan COVID-19,” ujar Netty kepada wartawan, Selasa 30 Juni.

Menurut Netty, banyak persoalan di lapangan dalam menangani COVID-19. Misalnya, soal koordinasi antarlembaga dalam menangani COVID-19. “Saat ini masyarakat menyaksikan bahwa penanganan pandemi sangat lambat, tidak terkoordinasi dengan baik, cenderung sektoral dan birokratis. Bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi juga soal data, distribusi bantuan sosial, dan pola komunikasi yang gaduh” ucap dia.

Selain itu, kata dia, muncul pula masalah soal ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD). Saat awal pandemi, banyak dokter yang mengeluhkan kelangkaan APD. “Banyak keluhan dari tenaga medis di lapangan bahwa APD untuk mereka belum layak dan belum tercukupi, tetapi pemerintah malah mewacanakan untuk mengekspor APD. Ini, kan, aneh dan tidak nyambung,” katanya.

Menurut Netty, segala permasalahan dalam penanganan pandemi merupakan tanggung jawab Presiden Jokowi sebagai pemegang mandat pemerintahan tertinggi. Setidaknya, Jokowi bisa memberikan arahan jelas agar permasalahan tidak muncul. ”Presiden harus tegas dan siap pasang badan untuk melindungi rakyatnya” ungkap dia.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi melontarkan pernyataan keras di rapat kabinet 18 Juni 2020. Jokowi akan mengambil langkah luar biasa menanggulangi pandemi.

”Saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” ujar Jokowi. (mg10/jpnn)

Loading...

Komentar