oleh

Gaya Hedonisme Firli Bahuri Bukan Hal Mengejutkan

JAKARTA–Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan, gaya hedonisme Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bukan lagi hal yang baru. ICW memandang, gaya hedonisme tidak bisa dilepaskan begitu saja dari beberapa kejadian yang sempat ada di era kepemimpinannya.

”Misalnya, saat Pimpinan KPK tetap memaksakan untuk menaikkan gaji di tengah situasi pandemi Covid-19. Maka dari itu, gaya hidup hedonisme seperti itu bukan lagi hal yang mengejutkan ada di kepemimpinan KPK saat ini,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keteranganya, Selasa 30 Juni.

Kurnia mengharapkan, Dewan Pengawas KPK segera mengusut tuntas penggunaan helikopter mewah oleh Firli. Jika ditemukan adanya fakta yang bersangkutan melanggar kode etik, maka Dewan Pengawas harus mengumumkan hal ini kepada publik.

”Jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti maka peran Dewan Pengawas layak untuk dipertanyakan karena hanya mendiamkan potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan KPK,” ucap Kurnia.

Kurnia menegaskan, Dewan Pengawas harus memberikan tenggat waktu yang jelas dalam proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik ini. Sebab, berkaca pada waktu sebelumnya, sering kali pengusutan dugaan pelanggaran kode etik di KPK berjalan lambat dan tidak ada kejelasan.

”Contoh, saat ICW melaporkan Irjen Firli Bahuri yang saat itu masih berstatus sebagai Deputi Penindakan KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. Kala itu proses pengusutannya amat disayangkan karena tidak terbuka kepada publik,” tandas Kurnia.

Sementara itu, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan, proses dugaan pelanggaran etik soal penggunaan helikopter swasta oleh Ketua KPK Firli Bahuri tidak hanya didasarkan pada keterangan Firli. Diketahui, Dewas KPK telah memeriksa Firli, Kamis 25 Juni, soal penggunaan helikopter yang diduga milik swasta.

”Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik, tentu tidak cukup didasarkan keterangan satu orang,” kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris dikonfirmasi, Senin 29 Juni.

Haris menuturkan, Dewas yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan dan pegawai KPK akan mendalami laporan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) soal penggunaan fasilitas mewah jenderal polisi bintang tiga tersebut.

”Dewas masih akan terus kumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi-saksi dan pihak-pihak yang tahu, mendengar, melihat, dan/atau memiliki info terkait isu tersebut,” tegas Haris.

Namun, Firli enggan mengomentari aduan masyarakat mengenai pengunaan helikopter swasta ke Dewas KPK. Dia berdalih, hanya fokus kerja pada penindakan dan pencegahan korupsi. ”Saya hanya kerja, dan kerja,” kata Firli dikonfirmasi, Jumat 26 Juni.

Jenderal polisi bintang tiga ini enggan memikirkan soal kritikan dan aduan masyarakat. Dia menyebut, waktunya akan habis jika mengomentari hal tersebut. ”Masa waktu kita habis karena merespon kritikan dan aduan,” tukas Firli. (jwc)

Loading...

Komentar