oleh

Polemik Seputar Mudik dan Pulang Kampung

RAMADAN tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Muslimin seluruh dunia kini menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi covid-19.

Oleh: Indah Dahriana Yasin (Pengasuh Majelis Keluarga Samara Makassar)

Pandemi beserta kebijakan pemerintah seperti phisycal distancing, bahkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah tempat membuat ngabuburit tidak ada, buka puasa bersama, ronda sahur, bahkan masjid-masjid pun sepi dari salat berjamaah seperti salat tarawih.

Bahkan boleh jadi tidak akan ada salat ied. Termasuk adanya pelarangan mudik yang sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia setiap tahunnya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Namun terjadi polemik terkait mudik. Pasalnya, presiden Jokowi memberikan pernyataan bahwa ‘mudik’ dan ‘pulang kampung’ merupakan dua hal berbeda. Menyebabkan publik terkesiap dengan cara pandang berbahasa Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi, pulang kampung berbeda dengan mudik. Jokowi mengatakan mudik dilakukan saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun ‘pulang kampung’ tidak terbatas pada momen Lebaran. detikNews.com, 24/4/2020.

Kebijakan Tak Untungkan Rakyat

Dengan adanya kesimpangsiuran istilah ini maka kebijakan PSBB seakan menjadi sia-sia.
Masih banyak orang yang melakukan aktivitas mudik atau pulang kampung, baik terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi melalui jalanan alternatif.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak mengandung ketegasan tentang pelarangan meninggalkan wilayah tempat tinggal. Bahkan cenderung membingungkan masyarakat.

Seakan makan buah simalakama, masyarakat juga disuguhi pilihan berat. Di satu sisi mereka mau mudik tapi dilarang, bahkan bisa kena sanksi. Di sisi lain, tinggal di rumah, namun tidak ada jaminan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Kebijakan phisycal distancing dan PSBB untuk kota besar dengan zona merah, telah membatasi ruang gerak individu masyarakat untuk keluar memenuhi kebutuhan hidupnya. Ditambah lagi gelombang PHK besar-besaran oleh beberapa perusahaan di masa pandemi ini.

Selain itu, bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak pandemi, terkesan lamban dan tidak tepat sasaran. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Indonesia Indonesia (KADIN), Suryani SF Motik. Ia menilai pemerintah lamban membantu masyarakat. Seharusnya, bantuan kepada warga terdampak Covid-19 diberikan sejak bulan lalu. Liputan6.com, 2/5/2020.

Program Bansos ini juga dinilai tidak tepat sasaran. Sebagaimana di Kota Makassar. Dari laporan ke hotline pengaduan bansos covid-19 IWO Sulsel, salah satu warga Jalan Karaeng Bonto Tangnga (Depan Masjid Nur Aisyah) Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulsel, atas nama Nurhayati, menyatakan belum medapatkan bantuan apapun dari pihak pemerintah.

Janda Lansia (67) itu mengatakan, selain tidak terdata sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), rastra dan juga tidak terdata sebagai penerima bansos penanganan Covid-19. Padahal tergolong miskin yang sepatutnya mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah. BonePos.com. 1/5/2020.

Pemerintah Pengayom Rakyat

Sangat disayangkan, pemerintah seakan kehilangan fungsinya sebagai pengayom masyarakat. Kebijakan yang harusnya berpihak kepada masyarakat, justru sebaliknya. Terkesan tidak tepat sasaran dan cenderung merugikan.

Bayangkan saja, di tengah gelombang PHK besar-besaran yang memakan ratusan ribu korban, pemerintah malah memberikan izin ribuan Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia.

Seperti yang terjadi di Konawe, kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara.
Konferasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras hal ini. Presiden KSPI, Said Iqbal menilai, masuknya TKA menciderai rasa keadilan rakyat termasuk buruh di Indonesia. Liputan6.com, 4/5/2020.

Ironi di tengah merebaknya wabah covid-19 yang meresahkan. Pemerintah tidak bisa hadir sebagai pengayom masyarakat. Kebijakan yang tidak tepat, justru bisa mengakibatkan keresahan dan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Islam telah mengajarkan, bagaimana sikap seorang penguasa atau dalam hal ini pemerintah ketika wilayahnya ditimpa musibah semisal menyebarnya wabah mematikan. Bercermin kepada kepemimpinan Umar Bin Khattab. Banyak sekali sisi menarik yang bisa diulas dari sosok Amir al-Mukminin ini.

Salah satu contohnya adalah kebijakan beliau tatkala terjadi wabah Tha’un di masa kepemimpinannya pada tahun 17 atau 18 H (baca Badzl al-Ma’un karya Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani, hal.241-249).

Saat itu beliau mengadakan perjalanan dari Madinah menuju Syam bersama para Sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam. Setidaknya ada 4 kebijakan Umar bin Khattab dalam menghadapi wabah Tha’un.

Pertama, Umar mengedepankan musyawarah dengan pemimpin-pemimpin Syam terkait menghadapi pandemi, dan tegas dalam mengambil kebijakan dalam menyelamatkan umat.

Kedua, tidak memasuki daerah yang terjangkit wabah dan kembali ke Madinah. Kebijakan ini sesuai dengan sistem lockdown atau isolasi atau karantina wilayah karena pandemi virus.

Ketiga, menerima keputusan bawahannya Amru bin ‘Ash tatkala waktu-waktu mendesak. Artinya, Umar menerima segala kebijakan selama itu bermanfaat untuk manusia, tanpa ada kepentingan sepihak.

Keempat, al-Faruq berangkat dari Madinah menuju ke Syam untuk melihat keadaan wilayahnya dan membersamai keluarga-keluarga korban, serta memberikan bantuan, membagikan harta warisan yang selama wabah dan setelah pandemi tentu terjadi kemerosotan ekonomi, dan tentu juga memberikan motivasi rohani.

Dari pengalaman Umar menghadapi wabah Tha’un ‘Amwas tersebut, banyak pelajaran dapat diambil untuk menghadapi wabah korona ini.

Sebelum wabah semakin tak terkendali, karena jika suatu wabah telah tersebar luas, bisa dipastikan ekonomi di daerah tersebut akan merosot bahkan bisa anjlok, tentu saja itu akan meresahkan masyarakat.

Maka selagi skala penyebarannya masih bisa dianggap kecil, kebijakan-kebijakan Amir al-Mukminin Umar insya Allah bisa dijadikan sebagai acuan dan pelajaran bagi kita semua. Wallahu Alam Bishawab. (***)

Loading...

Komentar