oleh

Paradigma Baru Sistem Akreditasi Pendidikan Indonesia

PERUBAHAN dalam berbagai dimensi kehidupan manusia merupakan sebuah keniscayaan. 

Oleh: Yusmin Muin (Pengawas Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Majene)

Menghadapinya, manusia perlu melakukan aksi sebagai respon agar eksistensinya sebagai bagian dari entitas kehidupan dapat tetap ada dan bermakna bagi eksosistem kehidupannya.

Kondisi inipun dialami pula oleh dunia pendidikan. Delapan jenis layanan yang menjadi standar bagi satuan pendidikan dasar maupun menengah harus dapat dipenuhi untuk memperoleh pengakuan akreditasi bahwa ia layak eksis menjalankan fungsi pengabdiannya dalam bidang pendidikan.
Jika, satuan pendidikan tidak mampu memenuhi delapan layanan standar tersebut tentu akan berkonsekuensi pada statusnya untuk mendapatkan tempat di hati para stakeholder pendidikan terutama para peserta didik melalui orangtuanya.

Termasuk didalamnya berupa kewenangan-kewenangan teknis yang berkaitan dengan otoritasnya dalam pengembangan pendidikan jika tidak mampu memenuhi delapan layanan standar tersebut.
Secara periodik, akreditasi dilakukan terhadap semua jenjang satuan pendidikan formal untuk mengukur standar mutunya.

Namun demikian, pelaksanaan akreditasi tersebut tentu tidak luput dari adanya evaluasi terkait dengan efektivitas sistem pelaksanaannya. Evaluasi terhadap sistem pelaksanaan akreditasi itu tentu mempertimbangkan efektivitas capaian pelaksanaannya.

Hingga saat ini masih terdapat problematika yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia.
Prolem itu termasuk diantaranya, yaitu tidak berkorelasinya capaian pemenuhan standar minimal input pada aspek tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana serta standar biaya opersional pendidikan terhadap kualitas kinerja dan kompetensi yang diharapkan.

Hal ini mungkin diakibatkan oleh intesitas perhatian target bahwa stigma mutu itu terdapat pada seberapa besar kemampuan satuan pendidikan dalam memenuhi komponen standar minimal input pada aspek yang ada tersebut sehingga aspek kualitas kinerja dan kompetensi kurang mendapat proporsi sebagaimana harusnya.

Tahun 2019, tampaknya Badan Akreditasi Nasional Pusat melakukan evaluasi terhadap sistem pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dasar dan menengah hingga melahirkan seperangkat instrumen yang telah disahkan dan akan digunakan dalam mengukur dan menilai capaian pelaksanaan standar layanan pendidikan di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Instrumen tersebut disebut Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020.
Karakteristik yang ada pada perangkat IASP itu terletak pada sistem pendekatan yang digunakannya.
Pada sistem ini pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan prinsip performance (kinerja) satuan pendidikan dalam penilaian akreditasinya di samping melakukan penilaian terhadap aspek compliance (pemenuhan) standar minimal layanan pendidikan secara administratif.

Ini merupakan paradigma baru bagi sistem akreditasi pendidikan dasar dan menengah di Indonesia memasuki tahun 2020.

Bagi penulis, ini merupakan hadiah dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Indonesia tanggal 2 Mei sekaligus momentum menuju kebangkitan sistem pendidikan Indonesia di saat memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei.

Terkait dengan aspek compliance seperti kurikulum, sistem penilaian, sarana-prasarana dan anggaran menjadi tahap awal pra akreditasi sebagai prasyarat untuk diakreditasi.

Maksudnya, bahwa hanya satuan pendidikan yang “memiliki” input minimal yang akan diakreditasi. Selain itu salah satu indikator compliance mutlak yang mesti dipenuhi oleh satuan pendidikan yaitu kepala sekolah/madrasah harus memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah. Demikian juga satuan pendidikan dipersyaratkan sudah pernah menamatkan peserta didik.

Selain dari aspek compliance, aspek yang paling penting dari adanya perubahan paradigma dalam sistem akreditasi adalah aspek performance.

Melalui aspek ini, ingin diketahui secara filosofis keberhasilan kinerja satuan pendidikan dalam membina peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual, berkepribadian unggul, berbudaya kerja, kritis, dan mandiri sebagai makhluk Tuhan.

Demikian pula secara sosiologis, satuan pendidikan harus dapat mensinergikan cita-cita kurikulumnya dengan nilai-nilai sosial budaya yang ada di lingkungan masyarakat sebagai nilai utama.

Ukuran keberhasilan atau mutu satuan pendidikan akan dilihat pada tingkat kepuasan pada semua jenis pelanggannya, yakni orangtua dari peserta didik/ masyarakat luas sebagai pelanggan tersier, peserta didik sebagai pelanggan sekunder, serta pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pelanggan primer.

Penilaian akan menekankan pada aspek kualitas outcome dan output satuan pendidikan.
Apakah sistem manajemen yang dibangun oleh satuan pendidikan efektif sehingga dapat dirasakan dan dinikmati oleh guru dan tenaga kependidikan hingga mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal.

Begitu pula peserta didik menerima layanan pendidikan dengan maskimal melalui pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan sehingga mereka menjadi lulusan yang memiliki kompetensi sebagaimana yang dituangkan dalam visi dan misi satuan pendidikan.

Demikian pula bagi orang tua atau masyarakat luas sebagai pelanggan tersier, dapat menikmati hasil dari sistem manajemen pendidikan yang dikembangkan dalam kehidupan riil masyarakat.

Semua hal itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab satuan pendidikan untuk mewujudkannya.
Gebrakan baru BAN-S/M ini merupakan paradigma baru yang akan diemban sebagai lembaga penjamin mutu eksternal independen yang refresentatif mewakili pemerintah untuk memberikan value terhadap satuan pendidikan yang mengembangkan sistem manajemennya.

Semoga ini juga dapat menjadi informasi bagi semua satuan pendidikan baik jenjang dasar maupun menengah agar dapat berbenah diri.

Demikian. Wassalam. (***)

Loading...

Komentar