oleh

KPU-Bawaslu Koordinasi, TPS Pilkada Mamuju Ditambah

MAMUJU – Dengan disepakatinya jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, prosedur penyelenggaraan hajatan tersebut akan dijalankan dengan memperhatikan protap pencegahan Covid 19.

Anggota KPU Mamuju Ahmad Amran Nur mengatakan, terkait hal tersebut, pihaknya sudah menyusun persiapan tahapan yang rencananya akan dimulai pada 15 Juni.

Kata Amran, salah satu hal yang akan berubah adalah jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) 595 jadi 787 TPS. Ini dengan mempertimbangkan protap kesehatan pencegahan Covid 19.

“Asumsinya 300 orang per TPS. Tapi secara teknis bagaimana metode di TPS masih menunggu PKPU yang baru,” kata Amran, Kamis 28 Mei 2020.

Ketua Bawaslu Mamuju Rusdin mengatakan, untuk proses pengawasan juga akan berjalan dengan mengikuti prosedur pencegahan covid.
“Sebagaimana teman-teman penyelenggara, kami sebagai pengawas juga akan membekali diri dengan pelindung agar tak terpapar Covid 19. Yang jelas, begitu tahapan sudah jalan, kami juga running,” ucap Rusdin.

Untuk diketahui, hasil rapat Komisi II DPR RI bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, lahir kesepakatan untuk menggelar Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Adapun kesimpulan hasil rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh KPU RI, langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian yang disampaikan oleh pemerintah, termasuk saran, usulan, dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui surat Ketua Gugus Tugas nomor B-196/KAGUGAS/PD.01.02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020, maka Komisi II bersama Menteri Dalam Negeri RI dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020, sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan perubahan rancangan PKPU RI tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang tahapan lanjutannya dimulai pada 15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

3. Komisi II DPR meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait pilkada di provinsi, kabupaten, dan kota secara lebih rinci untuk selanjutnya dapat dibahas oleh pemerintah dan DPR RI. (ham)

Loading...

Komentar