oleh

Menghadang Korona di Perbatasan

POLEWALI — Mencegah masuknya virus korona (covid-19), Pemkab Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan kebijakan pembatasan pergerakan orang ke wilayah Bumi Tipalayo. Hal sama dilakukan Pemkab Pasangkayu, kabupaten paling utara Sulbar.

Mulai Jumat 27 Maret. Sistem buka tutup pintu perbatasan di wilayah Polman-Pinrang, Sulawesi Selatan diberlakukan. Kebijakan ini menindaklanjuti surat Gubernur Sulawesi Barat terkait pembatasan pergerakan orang ke Sulbar.

Koordinator Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Polman, Andi Afandi Rahman saat dikonfirmasi membenarkan pengaktifkan kembali pos pengawasan di Desa Paku Kecamatan Binuang.

“Buka tutup di perbatasan antara Sulsel dengan Sulbar. Pembatasan ini khusus melalui jalur transportasi darat, para penumpang dan pengendara yang melalui jalur perbatasan Sulsel dengan Sulbar akan diperiksa kesehatannya dan disemprot disinfektan,” terang A Afandi Rahman.

Penutupan perbatasan mulai pukul 22.00 Wita setiap malam kemudian dibuka kembali pukul 06.00 Wita Pagi. “Jadi ada penutupan selama delapan jam, terhitung mulai Jumat 27 Maret,” tegasnya.

Pembatasan melibatkan tim gabungan dari TNI-Polri, Dinas Perhubungan, BPBD, Dinkes Polman dan Satpol PP serta Pemerintah Kecamatan. Dikecualikan bagi angkutan barang atau logistik pangan dan mobil BBM.

PEMERIKSAAN suhu tubuh dan pendataan bagi pengendara dan penumpang yang masuk ke wilayah Pasangkayu, Sulbar. (rdr)

Pengetatan pemeriksaan di area perbatasan juga berlangsung di wilayah paling utara Sulbar.

Tepatnya di jalur lintas provinsi di Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu dengan Desa Surumana, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Sulteng.

Bakal ditutup mulai pukul 22.00 hingga 06.00 wita, dan akan dibuka kembali pada pukul 06.00-22.00 wita.

Asisten III Pemda Pasangkayu, Irfan Rusli Sadek menjelaskan, kebijakan ini sesungguhnya lahir sebagai respon atas keluarnya kebijakan Pemprov Sulteng yang lebih dulu melakukan pembatasan.

Jelasnya, penutupan ada pengecualian bagi kendaraan logistik kebutuhan bahan pokok serta Bahan Bakar Minyak (BBM). Kendaraan yang mengangkut peralatan medis, obat-obatan serta ambulance, juga dikecualikan. (r3/mkb/rul)

Loading...

Komentar