oleh

KemenkumHAM Tingkatkan Layanan AHU Menuju WBK dan WBBM

MAMUJU – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Sulbar menggelar sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) mengenai peningkatan kualitas layanan AHU dalam mendukung zona integritas menuju WBK dan WBBM dirangkaikan dengan deklarasi kinerja kantor wilayah Kemenkum HAM Sulbar di Aula Kantor Kemenkum HAM Sulbar Kamis, 9 Januari 2020.

Temanya “SDM Unggul KemenkumHAM Maju”. Berbagai acara yang dilakukan. Seperti penandatanganan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) antara Kepala Kemenkum HAM Sulbar dan para kepala divisi dan para kepala Unit Pelaksana Teknis.

Penandatangan pakta integritas oleh Kepala Kemenkum HAM Sulbar dan Ketua Perwakilan Ombudsman serta penandatangan piagam pencanangan zona integritas antara Kepala Kantor Wilayah, Ketua Perwakilan Ombudsman dan Kepala Kejaksaan Tinggi.

Kepala KemenkumHAM Sulbar Harun Sulianto mengatakan, deklarasi janji kinerja mengusung tema transformasi SDM digital untuk memacu kinerja insan pengayoman dalam pembangunan hukum dan HAM di Sulbar.

Janji kinerja ini bagian dari pondasi yang menjadi tata nilai bagi Kemenkm HAM Sulbar dalam bekerja dan berkinerja secara profesional. Tata nilai kemenkum HAM adalah Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transfaran dan Inovatif (PASTI).

“2020, kami berharap akan berperan aktif mensupport Sulbar mempunyai daya saing sebagai penyangga ibu kota negara. Kami bertekad untuk memberikan kemashlatan untuk mendukung pembangunan Sulbar dan memberikan kontribusi terbaik untuk Sulbar terutama dalam bidang hukum,” ujarnya.

Kapolda Sulbar Brigjend Pol. Baharuddin Djafar mengatakan, WBK dan WBBM dapat dicapai dari fungsi manajemen yang baik. Untuk menciptakan WBK dan WBBM kuncinya tergantung pada niat yang baik. Selain itu, harus ada delegasi dalam suatu instansi, pengawasan, kontrol, cek and balance.

“Untuk menciptakan WBM dan WBBM di instansi atau organisasi yang kita pimpin, maka harus melibatkan dan membangun kerjasama kepada berbagai unsur terkait, seperti Ombudsman sebagai kontroling, Kejaksaan dan lainnya,” ujarnya.

Kerjasama penting untuk dilakukan. Karena kerjasama yang baik akan menghasilkan keberhasilan.

“Jika kita ingin berhasil, kebersamaan dan sinergitas adalah faktor utama. Karena hal yang tidak mungkin saat ini bisa melakukan pekerjaan seorang diri tanpa bekerjasama dan sinergitas. Selain itu, bikin birokrasi yang gampang dan tidak berbelit-belit agar dapat memudahkan pekerjaan,” ujarnya.

Kepala Kejati Sulbar Darmawel Aswar mengatakan, untuk mencapai predikat WBK dan WBBM tidak tergantung dari fasilitas dan infrastruktur yang memadai semata. Tapi, bagaimana caranya melakukan inovasi yang bermanfaat, seperti memperbaiki pelayanan yang tadinya lama dan berbelit-belit menjadi singkat.

“Tidak benar itu, jika ada yang mengatakan bahwa untuk mencapai WBK dan WBBM tergantung fasilitas dan infrastruktur yang memadai saja. Untuk mencapainya bisa dengan melakukan sesuatu yang tadinya kurang baik menjadi baik. yang lama menjadi singkat. Mari kita bekerjasama memajukan Sulbar menjadi malaqbi
dan berdaya saing kedepan,” ujarnya.

Kepala Ombudsman Sulbar Lukman Umar mengatakan, zona integritas menuju WBM dan WBBM dapat diwujudkan melalui transformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

WBM dapat diberikan jika memenuhi sebagian besar manajemen perubahan dengan berbagai peningkatan SDM dan kemudahan pengawasan. Sementara WBBM diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, peradaban, tatalaksana tentang peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Salahsatu tugas kami adalah mengontrol agar suatu unit kerja tidak melakukan mal administrasi. Mal administrasi adalah salahsatu cara untuk menghindari korupsi. Karena hampir semua korupsi selalu diawali oleh mal administrasi. Olehnya, mal administrasi adalah hal yang akan kami kontrol,” ujarnya. (ian/rs)

Loading...

Komentar