oleh

BKKBN Dorong Semua Pemda Miliki GDPK

SIMBORO — Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) sangat dibutuhkan dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah agar tepat sasaran dan mencapai target.

Untuk itu, BKKBN Sulbar mendorong agar semua kabupaten di Sulbar memiliki GDPK yang memuat data terkait jumlah dan persebaran penduduk, tingkat vertilitas sampai dinamika demografi suatu wilayah. Karena, jika data yang dimiliki sudah bagus maka sangat mudah melakukan intervensi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Kepala BKKBN Sulbar Andi Ritamariani Basharu mengatakan, ada lima aspek GDPK yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk serta penataan administrasi kependudukan.

“Penyusunan GDPK sangat penting dilakukan sebagai acuan pembangunan enam kabupaten se-Sulbar. Apalagi, GDPK berlaku dengan waktu yang sangat panjang, yakni 25 tahun,” ujar Ritamariani di Aula Kantor BKKBN Sulbar, Jumat 29 November 2019.

Ia mengaku, pihaknya telah mendampingi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten dalam merancang draft GDPK bekerjasama dengan institusi perguruan tinggi di Sulbar.

“Sudah ada tiga kabupaten yang telah membuat GDPK ini, yaitu Kabupaten Majene, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Namun, untuk Kabupaten Pasangkayu baru bisa menyelesaikan satu aspek,” ujarnya.

Tahun 2020, Ritamariani menargetkan semua kabupaten di Sulbar memiliki GDPK, karena sangat bermanfaat bagi pembangunan daerah. Saat ini, proses pembentukan GDPK di semua kabupaten sedang berjalan.

“GDPK ini dapat memberi gambaran kepada pemerintah daerah dalam mengintervensi suatu wilayah melalui kebijakan pendekatan analisis data. Contohnya saja suatu wilayah yang penduduknya rata-rata lansia dengan wilayah yang penduduknya rata-rata diusia kerja akan berbeda bentuk intervensi kebijakan baik dalam bentuk bantuan sosial maupun intervensi peningkatan ekonomi,” ujarnya.

Analisis dampak kependudukan menjadi bagian penting yang harus dipikirkan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pelaksanaannya BKKBN melalui penyusunan GDPK telah memulai langkah-langkah antara lain Diseminasi kebijakan pengendalian penduduk dan pembangunan berwawasan kependudukan melalui kampung KB.

“Kita juga memanfaatkan data profil KKBPK sebagai input perumusan kebijakan dan strategi perencanaan, serta penyusunan kajian analisis dampak kependudukan,” ujarnya.

Selain itu, BKKBN Sulbar telah menyelesaikan sebanyak 35 rumah data kependudukan yang tersebar di beberapa desa se-Sulbar. Rumah data kependudukan berfungsi sebagai basis data dan informasi kependudukan.

“Kita meminta dukungan penuh dari pemerintah desa, karna rumah data kependudukan memiliki urgensi dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Terutama dalam menyajikan ketersediaan data dan informasi kependudukan yang akurat,” ujarnya.

Rumah data kependudukan diharapkan menjadi penunjang maksimalnya GDPK yang memuat data terkait jumlah dan sebaran penduduk, hingga dinamika demografi suatu wilayah.

“Ini penting sebab GDPK itu menjadi acuan untuk perumusan rencana pembangunan daerah. Nah mendukung hal itu, kita juga sudah buat diseminasi kebijakan pengendalian penduduk melalui program Kampung KB, hingga pembentukan Rumah Dataku ini,” tambahnya. (ian/rs)

Loading...

Komentar