oleh

Aset Daerah Dikuasai Warga

MAMUJU – Lima bidang tanah milik Pemkab Mamuju diklaim warga. Pemkab Mamuju mengaku tak bakal tinggal diam.

Masing-masing bidang tanah tersebut berada di kawasan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Rangas Kelurahan Rangas, kawasan Stadion Manakarra, bekas gedung DPRD Sulbar, bekas kantor Perkebunan dan kawasan pasar Regional Mamuju.

Koordinator Wilayah (Korwil) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sulbar, Mohammad Jhanattan mengatakan, aset pemkab tersebut telah lama digugat warga dan pihak Kerajaan Mamuju, sementara semua dokumen sah menyebutkan tanah tersebut dimiliki Pemkab Mamuju.

Makanya, lanjut Jhanattan, KPK bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Bupati Mamuju, Habsi Wahid menggelar rapat.

“Kami minta Forkopimda mengawal sekaligus memberikan penegasan kepada pihak-pihak terkait yang berusaha menggungat Pemkab Mamuju. Termasuk berkoordinasi dengan pihak kerajaan,” kata Jhanattan, saat ditemui usai rapat bersama, di ruang bupati Mamuju, Kamis (5/12).

Jhanattan, juga menyarankan Pemkab Mamuju untuk menyelesailan persoalan itu dengan cara persuasif. Namun, jika tak berhasil, lakukan proses hukum. Tentu Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju, bakal mendampingi.

Selain itu, pemkab juga diminta memasang plan di lahan tersebut dan mensertifikasikan semua lahan milik pemkab. Merapikan dokumen-dokumennya. Sebab, masih ada sekira 500 aset milik pemkab belum tersertifikat.

“Kalau gugatan ini semua diselesaikan, lahan tersebut harus difungsikan, supaya tidak diklaim lagi,” jelas Jhanattan.

Jhanattan mengimbau, bagi warga yang merasa memiliki lahan tersebut agar melapor ke Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terlebih dahulu. Jangan langsung klaim.

Bupati Mamuju, Habsi Wahid mengatakan, pemkab bakal terus berkoordimasi dengan KPK menyangkut aset daerah. Memang ada beberapa lahan pemkab dikuasai warga. Makanya perlu diselesaikan.

“Kami undang Forkopimda untuk memberikan solusi bagaimana mengembalikan aset tersebut,” sebut Habsi.

Menurut Habsi, ia sangat terbantu dengan hadirnya KPK yang ingin membantu pemerintah. Supaya hak pemkab bisa dikembalikan.

“Pertama temtu kami lakukan cara-cara persuasif. Tapi, jika mengharuskan proses hukum, tentu akan dilakukan,” pungkasmya (m2/rs).

Loading...

Komentar