oleh

Layanan Adminduk Tidak Maksimal Akibat Kurangnya Anggaran dan Peralatan

MAMUJU–Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sulbar menggelar kegiatan pembinaan kabupaten/kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Hotel Mamuju Beach, Rabu 9 Oktober 2019.

Tujuannya, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Kepala Disdukcapil Sulbar Ilham Borahima mengatakan, amanah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), mewajibkan ASN untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Olehnya, kita harus meningkatkan kualitas pelayanan baik administrasi kependudukan maupun catatan sipil.

“Kegiatan ini kita laksanakan agar kita semua mengetahui bagaimana pengelolaan adminduk di Sulbar dan bagaimana potret perkembangan adminduk di Sulbar,” ujarnya di depan para kepala desa Kabupaten Mamuju, para pejabat Dinas Kependudukan serta para instansi terkait.

Saat ini, lanjut Ilham, banyak persoalan yang dihadapi menyangkut masalah Adminduk. Penyebabnya adalah, faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah dan topografi kita yang sulit untuk di jangkau, seperti Pulau Balabalakang, Kalumpang, Bonehau dan lainnya.

Selain itu, permasalahan yang dihadapi juga terkait keterbatasan dukungan dari pemerintah pusat, baik dukungan anggaran maupun peralatan. Saat ini peralatan yang kita miliki untuk melakukan perekaman KTP-el rata-rata produk tahun 2013. Peralatan tersebut sudah banyak yang bermasalah bahkan ada yang tidak bisa di fungsikan lagi.

“Kita saat ini terus menerus menggenjot dan mencari orang-orang yang belum memiliki Adminduk. Tapi bagaimana kita bisa melayani mereka dengan baik kalau peralatan yang kita butuhkan tidak terpenuhi. Sulbar saat ini masih masuk kategori zona merah, khususnya dalam capaian kinerja KTP-el,” ujarnya.

Persoalan-persoalan inilah yang sering terjadi. Dampaknya, masyarakat sering marah-marah kepada petugas karena merasa tidak terlayani. Mereka sudah datang jauh-jauh mau melakukan perekaman KTP-el, tapi mereka tidak bisa terlayani.

“Permasalahan ini sudah saya sampaikan ke Dirjen Dukcapil. Karena permasalahan ini sangat serius bagi kami dalam menuntaskan permasalahan adminduk di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sampai saat ini, Sulbar masih masuk zona merah perekaman KTP-el. Posisinya baru berada di 83.60 persen dari target 85 persen. Jika sampai akhir Desember 2019 kami tidak keluar dari zona merah, maka kami akan di berikan sanksi.

“Kita harus berlari kencang dalam menggenjot capaian kinerja KTP-el di Sulbar. Kurang 1.40 persen untuk terbebas dari zona merah,” ujarnya.

Adapun produk layanan Disdukcapil se-Sulbar, yaitu, penerbitan kartu keluarga, penerbitan KTP-el, penerbitan Akta lahir, penerbitan Akta kematian, penerbitan KIA, penebitan akte perkawinan, peneerbitan akte perceraian dan pemanfaatan data kependudukan. (ian)

Loading...

Komentar