oleh

Program Marasa Sasar 200 Desa di Tahun 2020

MAMUJU– DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Sulbar, menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi (Rakornis) program Mandiri, Cerdas dan Sehat (Marasa) tingkat provinsi Sulbar, Rabu 11 September, di Mamuju.

Program Marasa merupakan program prioritas pemerintah Sulbar dalam peningkatan efektivitas perencanaan pembangunan desa. Selain itu, juga sebagai sebuah strategi pemerintah Sulbar dalam rangka percepatan perubahan status desa dari desa tertinggal /sangat tertinggal menjadi desa maju dan mandiri.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, 2019 hanya 73 desa yang mendapatkan bantuan program Marasa. Namun, 2020 akan ditambah menjadi sekitar 200 desa bahkan lebih. Apalagi, program Marasa sudah mendapatkan dukungan dari Anggota DPRD Sulbar.

“Awalnya dukungan anggota DPRD terhadap program Marasa setengah-setengah. Tapi setelah kita jelaskan, mereka sangat setuju dengan program Marasa ini. Bahkan mereka mendorong agar dianggarkan lebih banyak lagi, karena program ini sangat merakyat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Berdasarkan data terakhir 2019, lanjut ABM, jumlah desa yang tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan sebanyak 82 desa dari 437 desa menjadi 354 desa atau 62 persen. Ini adalah hasil yang positif. Program Marasa akan mampu menyejahterakan dan mengurangi angka kemiskinan lebih banyak lagi, terutamanya masyarakat pedesaan.

“Kita harapakan agar pemerintah daerah di kabupaten mendukung program Marasa dengan baik. Karena program ini sangat baik dan bermanfaat untuk masyarakat kecil. Jangan membeda-bedakan masyarakat, yang berhak mendapat bantuan harus diberikan,” ujarnya.

ABM menambahkan, program Marasa adalah program yang telah di uji dan sah untuk dijalankan karena sudah memiliki peraturan daerah (Perda). Jadi jangan ada keraguan untuk melaksanakannya di lapangan.

“Saat ini masih ada kepada daerah yang menganggap bahwa program Marasa ini tidak legal dan semacamnya. Anggapan itu tidak benar, program Marasa untuk sah dilaksanakan karena sudah memiliki Perda. Perda adalah acuan untuk melaksanakan suatu kegiatan di daerah berdasarkan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Kepala DPMD Sulbar Muhammad Jaun mengatakan, perkembangan desa sejak 2015-2019 mengacu pada Indek Desa Membangun (IDM) Sulbar, 2015 jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 420 desa atau sekitar 73 persen dari 575 desa di Sulbar. 2016 dan 2017, meningkat menjadi 432 desa. 2018 kembali naik menjadi 437 atau sebesar 76 persen.

“Fenomena ini menunjukkan ke kita, bahwa seharusnya sejak dana desa di luncurkan IDM harus mengalami kenaikan. Desa tertinggal dan sangat tertinggal, harusnya berkurang. Tapi kenyataannya, stagnan dan tidak mengalami peningkatan. Artinya apa? ada sasaran yang meleset dalam sisi perencanaan desa. Olehnya, program Marasa lahir untuk mengintervensi sisi-sisi lemah di desa berdasarkan data yang kita miliki. Sehingga pada masa yang akan datang program Marasa akan mengintervensi sektor terlemah yang ada didesa berdasarkan data IDM Sulbar,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Jaun, sebanyak 124 usulan program Marasa dari lima kabupaten minus Kabupaten Polman, dengan pagu sebesar Rp 15,5 miliar. Terdapat 84 usulan yang bersifat fisik dan 50 usulan yang bersifat non fisik.

“Usulan bersifat fisik, seperti, jalan desa, jalan tani, drainase, pembangunan gedung PAUD, perpustakan desa, poskesdes, sanitasi dan sebagainya. Sementara untuk usulan non fisik, seperti, pelatihan peningkatan kapasitas di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, permodalan UKM dan pengembangan kelompok budidaya jagung dan lainnya,” ujarnya. (ian)

Loading...

Komentar